CATATAN ANAK PINGGIRAN DARI KUAN AMANUBAN TIMUR TENTANG GEREJA MENYAMBUT TAHUN POLITIK

CATATAN ANAK PINGGIRAN DARI KUAN  AMANUBAN TIMUR TENTANG
GEREJA MENYAMBUT TAHUN POLITIK
Pdt. FRANSISKUS SERAN NAHAK, S.Th

Hari Minggu, dari tempat yang saya tinggal sebagai pendeta menuju ke Mata Jemaat untuk memimpin kebaktian. Tiga puluh menit kemudian saya sampai. Jemaat telah menunggu saya, lalu saya menyalami mereka satu persatu. Ada salah seorang yang hadir namun orang baru. Saya mengulurkan tangan untuk menyanlaminya, ia menyodorkan tangannya tetapi tidak memberikan senyuman kepadaku. Kami memulain kebaktian. Sehabis kebaktian saya dengan Majelis Jemaat kembali berdoa di ruangan konsistori. Saya mendengar tamu yang berbicara kepada jemaat dalam ruangan kebaktian menggunakan bahasa daerah setempat. Saya bertanya kepada salah seorang rekan pelayanan, siapakah tamu itu. Katanya calon anggota dewan (caleg), anak-anak dari kampung ini. Saya tak bisa berkata apa karena sebagai pendeta baru. Setelah kebaktian saya ke mata jemaat yang satu untuk memimpin kebaktian, caleg ini pun ikut ke mata jemaat tersebut.

Saya mengawali cerita singkat untuk masuk dalam tulisan tentang Gereja Menyambut Tahun Politik

Pertanyaan kita sebagai orang Kristen ialah: bagaimana sikap gereja terhadap pemilu tahun 2019?

Kontroversi Gereja dan Politik
Ada kontroversi pandangan antara gereja dan politik di sepanjang abad pertengahan. Kontroversi ini terus dipertanyakan dan digumuli sampai saat ini. Masalahnya ialah keduannya saling membutuhkan, sebagai mana ungkapan bahwa politik membutuhkan bantuan kasih Tuhan karena kasih tidak merusak, tetapi menyempurnakan (gratia natura non tollit, set percifit). Pada sisi lain, kadang keduanya bersaing dan menimbulkan trade off.
Relasi gereja dan politik boleh dikatakan memiliki tujuan yang sama, politik bertujuan untuk menciptakan kebaikan atau kesejahteraan bersama sementara misi gereja ialah membawa damai sejahtera kepada dunia ini. Namun keduanya mempunyai mekanisme, struktur dan metode untuk mencapai tujuan itu. Seorang sosiolog besar, Max Weber (1985), mengatakan bahwa meskipun politik dan gereja mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban sosial (social order), namun cara pengorganisasiannya berbeda. Politik terjelma dalam negara yang menciptakan ketertiban sosial dalam wilayah kekuasaannya dengan memakai kekuatan fisik. Sementara gereja dengan organisasi hierokratis, berusaha menjaga ketertiban dengan menggunakan kekuatan psikis dan spiritual. Monopoli atas hak  untuk menjaga ketertiban, menyebabkan keduanya saling berekspansi. Gereja berekspansi untuk mengatur negara yang memuncak dalam bentuk negara teokrasi. Negara berusaha menguasai agama atau kehidupan kerohaniaan, maka muncullah gejala yang disebut cecaropapisme. Dalam kenyataan demikian, relasi gereja dan negara saling meniadakan.
Sekedar melacak sejarah hubungan gereja dan negara, maka kita dapat menyimpulkan ada tiga kecendrungan antara keduanya, yaitu: pertama, identifikasi negara dan gereja yang menimbulkan teokrasi; kedua, oposisi keras antara keduanya, di mana keduanya saling merugikan; ketiga, pemisahan dua wilaya dan pembagiaan pembagiaan batas yuridiksi. Dalam tradisi pemikiran kaum Gelasian di abad pertengahan (Scamandt, 1960), ada satu ajaran yang menarik dari Injil Lukas 22:38, lihat ini dua pedang itu, yaitu pemisahan antara kerajaan (regnum) dan kependetaan (Sacedotium). Ditegaskan bahwa meskipun terdapat dua kekuasaan mengatur dunia, tanggung jawab yang diemban oleh gereja lebih berat, artinya gereja harus membuat keputusan berdasarkan ajaran ke-Tuhanan yang mengatur negara. Calvin meyakini bahwa gereja lebih tinggi dari pada di mana negara merupakan instrument untuk membangun kerajaan Tuhan. Kalau latar pemikiran dalam ajarn Calvin dan Gelasia ini benar, maka apakah gereja harus betral terhadap politik? Ataukah gereja terlibatan mengikuti ajaran Luther, di mana Luther menunjukan penerimaannya akan prinsip tradisional bahwa kekuasaan politik terletak pada semua orang dan mereka menjalankannya harus melaksanakan dengan persetujaan rakyat. Untuk itu mari kita melihat bagaimana sikap Yesus Kristus (kepala gereja) terhadap politik pada masa-Nya.

Yesus dan Politik
Yesus datang untuk memberitakan datangnya kerajaan Allah, dalam satu konteks politik. Pada zaman Ia hidup, bangsa-Nya hidup dalam penjajahan Romawi. Suatu kontradiksi yang tidak diterima oleh orang-orang pada masa Yesus. Muncul perlawanan di mana-mana, kaum Imam dan Saduki melakukan perlawanan dengan cara berkualisi dan berkolusi dengan penjajahan, agar memperoleh posisi dan keuntungan. Kaum Farisi melakukan perlawanan dengan memilih kompromi. Kaum Zelot melawan dengan mengangkat senjata. Golongan Esene mengudurkan diri dari dunia ramai. Mereka bergumul dalam doa, puasa agar zaman pembebasan segera datang dari Allah.
Apakah Yesus juga berpolitik? Yesus sendiri memilih berpolitik etik. Ia tidak berpolitik praktis. Ia berpolitik dalam keseharian dan gaya hidup-Nya didasarkan pada apa yang dipikirkan dan dirasakan. Yesus sendiri memilih politik yang unik. Ia mulai dari membentuk sebuah gerakan rakyat (bukan untuk melawan penjajahan). Dia berjalan dari suatu tempat ke tempat lain untuk memperkenalkan misi yang Ia bawa. Gerakan yang Ia bentuk bersifat terbuka, dan tidak diskriminatif. Memang nampak, bahwa para pengikut Yesus adalah orang-orang kecil dan orang-orang miskin. Ia di pihak mereka yang miskin, lemah dan orang-orang kecil. Tetapi tidak mentolerir dosa atau kesalahan yang ada pada mereka. Yesus tidak anti pada penguasa. Hal ini bisa terlihat jawabannya terhadap orang-orang Farisi Mat. 22:21b “Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu beri dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah”. Tetapi di lain pihak, kitab-kitab injil mencatat dengan kuat sikap kritik Yesus terhadap kekuasaan. Misalnya, julukan yang diberikan Yesus kepada Herodes: “serigala” (Luk. 13:32). Nada kritik yang sama pula nampak ketika Ia menegur Pilatus yang mengadilinya: “engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap Aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas” (Yoh. 19:11).
Maka dengan demikian, jelas bahwa Yesus bukan tokoh yang apatis terhadap keadaan politik pasa zamanya. Ia memiliki pendiriaan politik yang relative baru dan kritis terhadap para politikus. Misi utama-Nya ialah memberitakan kerajaan Allah, tetapi kerajaan Allah yang ia sampaikan bukan bersangkut paut dengan keselamatan tanpa masa kini atau masa kini tanpa keselamatan melaikan keselamatan yang dialami pada masa kini. Dalam hubungan ini maka Ia sangat perihatin dengan para korban politik pada masa-Nya (orang kecil, miskin dan lemah) dan pada saat yang sama ia menelanjangi kebejatan para politikus pada masa-Nya. Bagi Yesus politik sebuah nilai keadilan dan kebenaran. Nilai ini hanya diperjuankan dengan solidaritas karena kasih.
Maka kita tiba pada jawaban untuk pertanyaan di atas, bahwa menghadapi pileg dan pilpres 2019 ini Kristologi menjadi model bagi sikap politik Gereja.
Berdasarkan konsep-konsep di atas maka ada beberapa catatan;
Gereja netral dalam proses politik praktis maka fungsi gereja membekali warganya untuk memasuki arena politik untuk memanefestasikan hak memilih dan dipilih melalui pastoral politik (warta mimbar atau model pendidikan politik). Gereja dalam hal ini melakukan “politik tidak langsung”, gereja tidak terlibat dalam masalah politik praktis, tetapi sebagai “guru iman dan moral” ia mempengaruhi masalah dunia dengan membimbing manusia dengan ajaran kebajikan
Gereja mengambil jarak dengan dunia politik, dan gereja dapat bertindak sebagai patner untuk mendukung kebijakan pemerintah yang membawa kesejahteraan, dan sewaktu-waktu akan berubah oponen apabila kekuasaan berjalan keluar dari tata nilai dan norma kristiani serta peraturan yang berlaku (sikap kritis Yesus terhadp Herodes Luk. 13:32 dan Yoh 19:11)
Jika gereja terlibat dalam politik praktis dengan mengambil sikap untuk mendukung partai tertentu atau orang tertentu maka gereja kehilangan sifatnya sebagai persekutuan yang am (credo catholical ecclesiam) dan menjadi gereja yang partisan. Ia jatuh dalam bahaya partikualisme yang bertentanggan dengan hakekat injil kerajaan Allah. Gereja bahkan menciptakan barah konflik dalam gereja sendiri. Karena suka atau tidak, gereja akan lebih memperjuangkan kepentigan partai yang lewatnya ia menduduki jabatan legislatif dan eksekutif.
Gereja terancam oleh bahaya yang oleh Karl Barth dinamakan alienasi atau sekularisasi. Sekularisasi terjadi manakala gereja menyesuaikan diri begitu rupa dengan dunia (kehidupan politik) sehingga injil yang dibawa berubah menjadi sebuah ideologi. Gereja yang sebenarnya hadir di pentas politik sebagai penegak kebenaran dan keadilan untuk menggarami dan menerangi kehidupan politik, malah menjadikan pesan-pesan injil untuk melegitimasi cita-cita politik tertentu, seperti yang terjadi dengan sikap gereja Jerman pada masa kekuasaan Hitler.
Gereja memiliki tanggung jawab apostolik dan harus bertindak proanktif agar menjadikan semua kekuatan politik beserta seluruh pernak-pernik upaya memperoleh, menjalankan dan mempertahankan kekusaan dalam kehidupan menagrah kepada penciptaan damai sejahtera untuk semua orang. Ini dalah salah satu dimensi dari tugas berteologi gereja dalam bidang politik.
Gereja harus membangun komonikasi yang terus menerus, membentuk jaringan kerja dan memciptkan relasi kemitraan dengan semua pihak (lembaga atau pribadi) yang berkeinginan untuk membangun damai sejahtera. Lobi-lobi politik, pengiriman surat-suarat gembala kepada warga gereja dan juga kepada para pengambil keputusan publik, pembekalan, perlengkapan dan pembekalan pastoral kepada warga gereja yang menjadi caleg. Aktivitas dan komonikasi kemitraan dapat gereja jadikan wahana untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik.

Penutup
Dalam menyambut tahun politikgereja mempunyai tanggung jawap apostolik dan harus proaktif dalam pemilu ini. Gereja melakukan “politik tidak langsung” kerena mengingat konteks NTT rata-rata caleng beragama Kristen baik Katolik maupun Protestan. Bahaya gereja melakukan politik praktis ialah menimbulkan konflik dalam gereja semdiri. Gereja mengabil sikap untuk mendukung partai atau caleg tertentu maka caleg lain dari partai tertentu akan merasa dikhianati oleh gerejanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *